Hiliserangkai, 22 September 2025
Pemerintah Kecamatan Hiliserangkai menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan BANUADA (Bayar Pajak Bangun Daerah) melalui Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Berbasis Digital di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Hiliserangkai.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang hadir mewakili Bupati Nias selaku mentor peserta PKA Angkatan II tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, para Kades se Kecamatan Hiliserangkai serta Tokoh masyarakat Hiliserangkai.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra menyampaikan apresiasi sekaligus arahan agar implementasi BANUADA terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, inovasi ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pajak yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebagai Project Leader Aksi Perubahan, Camat Hiliserangkai memaparkan hasil capaian sementara, termasuk keberhasilan digitalisasi dalam pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2, kemudahan pembayaran dan pelaporan secara daring, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat desa.
Evaluasi ini bertujuan untuk menjawab apa saja capaian dan kendala selama implementasi BANUADA, siapa saja pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program, serta bagaimana strategi ke depan agar inovasi ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Nias.
Diskusi yang berlangsung dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) memungkinkan seluruh peserta, termasuk unsur desa, memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat strategi implementasi BANUADA dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak.
Dengan pelaksanaan evaluasi ini, BANUADA dipandang tidak hanya sebagai program teknis pemungutan pajak, tetapi juga sebagai gerakan kolektif membangun daerah melalui inovasi berbasis digital yang lebih dekat dengan masyarakat desa.
